Desentralisasi Fiskal Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bilah Samping Artikel

PDF
Diterbitkan: Des 29, 2022
DOI: https://doi.org/10.5300/jstar.v2i02.33
Kata Kunci:
Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan, Regresi Data Panel

Isi Artikel Utama

Fadel Muhammad
Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur
Yuliana Kurnawati Dima
Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini ingin mengetahui apakah desentralisasi fiskal berdasarkan indikator kemandirian fiskal daerah dan aspek akses air bersih, sanitasi, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kesejahteraan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Data panel tahun 2017-2021 digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan model estimasi parameter terbaik. Hasil yang diperoleh adalah desentralisasi fiskal yang diukur dengan kemandirian PAD terhadap pendapatan dan belanja ternyata berpengaruh positif terhadap peningkatan kemiskinan, sedangkan aspek lain seperti air bersih, sanitasi, kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh negatif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan pengelolaan anggaran yang optimal yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi, KB, transmigrasi dan tata kota, serta penciptaan lapangan kerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
Muhammad, F., & Dima, Y. K. (2022). Desentralisasi Fiskal Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214), 2(02), 11–24. https://doi.org/10.5300/jstar.v2i02.33
Terbitan
Vol 2 No 02 (2022): Jurnal Statistika Terapan
Bagian
Daftar Isi Artikel
Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Referensi

Ajija, dkk.2011. Cara cerdas menguasai eviews. Jakarta: Salemba Empat

Baltagi, Badi H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3rd Edition. New York: John Wiley and Sons Ltd.

Bird, R.M.(1993). Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization. National tax journal. 207-227

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Greene, William H. (2003). Econometric Analysis: 5th Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometric: 4th Edition. New York: Mc.Graw Hill.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta. Kusumaningrim, R.S.D.2013.Link of fiscal desentralisation to poverty reduction:Indonesian context. Jurnal economics,(9)2,116-129.

ntt.bps.go.id. Konsep Metodologi Indikator Statistik. Diakses pada Tanggal 20 November 2022. Dari https://ntt.bps.go.id/subject/29/peru mahan.html#subjekViewTab1

SEADI.2013.Provincial Poverty Rates in Indonesia.USAID

Sepulveda,C.F., & Martinez-Vasquez, J. 2010. The consequences of fiscal decentralozation on poverty and income inequality.Georgia State University.

Shahzas,S. & Yasmin, 2016. Does fiscal deentralisation matter for poverty and income inequality in Pakistan?.The Pakistan Development Review,781-802.

Thornton, J.2007. Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. Journal of urban economics.61(1),pp 64-70.

Wasistiono, Sadu, 1997, Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Badan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD Tahun Akademik 1999/2000, Bandung: SESKOAD.

Yao, G.A. (2007). Fiscal decentralization and poverty reduction outcomes:Theory and evidence.